STOP REKLAMASI
Mari bersama selamatkan ekosistem pesisir laut untuk masa depan anak cucu kita......... Let us save marine coastal ecosystems for the future of our grandchildren ..........

Rabu, 15 September 2010

Kinerja P2TP2A Belum Maksimal

DONGGALA, MERCUSUAR -Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Donggala, diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan seperti yang telah diatur dalam berbagai perundangan, seperti UU KDRT, UU Perlindungan Anak, termasuk UU Perkawinan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Donggala, Rabu (1/9) yang menghadirkan sejumlah pihak terkait mulai dari TP-PPK hingga organisasi perempuan, termasuk SKPD Pemkab Donggala, pembahasan seputar pelayanan korban KDRT yang digagas Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulteng, baru dapat dilakukan pada tingkat penguatan kelembagaan, dalam hal ini menyorot kinerja P2TP2A yang melekat pada Badan KB dan PP Kabupaten Donggala. “Persoalannya terletak pada komitmen P2TP2A yang tidak berjalan dengan baik,” ujar Sekretaris Komisi I, Soraya Sultan yang memimpin RDP.
Menurut Sekretaris TP-PKK, Lutfia Mangun yang hadir juga sebagai Kabag Kesra Kabupaten Donggala, dalam memberikan pendampingan kepada korban KDRT harus dilakukan separipurna mungkin. Semua sector harus berjalan seiring, sehingga menghasilkan pelayanan pendampingan yang maksimal. Ia mencontohkan kasus inses yang pernah terjadi di Kelurahan Kabongan Besar, akhirnya dapat diselesaikan dengan tuntas, karena adanya pelayanan yang dilakukan serentak. “Kuncinya bagaimana meletakkan lembaga ini dapat hidup kembali. Soal anggaran pasti akan mengikut,” tandas mantan Kabag Infokom itu.
Kritikan pedas dilontarkan Ketua Organiasi Istri Pengadilan Donggala, Herlina yang juga sebagai anggota P2TP2A. Kegiatan RDP yang bertujuan untuk mendorong pengalokasian budget tiap tahunnya bagi korban kekerasan perempuan dan anak agar masuk dalam APBD itu, tidak berjalan sesuai yang diharapkan, karena perwakilan dari P2TP2A tidak hadir. Menurut Kepala Badan KB dan PP, Rajindra yang dihubungi via ponsel, mengaku pihaknya tidak mendapatkan undangan. Sehingga tidak bisa menghadirkan pengurus inti P2TP2A. HID

Tidak ada komentar:

Posting Komentar